Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami pasang surut terutama saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pembiayaan karena sampai sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan pada investasi sektor-sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang (cash money) yang tinggi dengan argumentasi bahwa hal itu diperlukan guna memulihkan perekonomian nasional.
Sedangkan
pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada usaha perbaikan dan
pemeliharaan saja. Dengan demikian dewasa ini, pembangunan infrastruktur
kawasan timur Indonesia belum menjadi focus utama pembangunan.
Pada
saat ini sudah hampir menjadi kesimpulan umum bahwa infrastruktur adalah
fundamental perekonomian Indonesia. Bahwa daerah atau kawasan Indonesia Timur
merupakan wilayah strategis guna membangkitkan potensi nasional. Oleh karena
itu hari ini adalah saat yang tepat guna meletakkan kemauan bersama menyusun
konsep pembangunan infrstruktur kawasan Timur Indonesia yang bersumber pada
kesadaran penguasaan teknologi dan keunggulan sumberdaya daerah.
Pemetaan
kebutuhan infrastruktur lima tahun ke depan berdasarkan jenis inftrastruktur
seperti; jalan, listrik, gas, air bersih, pelabuhan, telekomunikasi, moda
transportasi, dan lain-lain serta berdasarkan tipologi kewilayahan.
Perumusan
pembiayaan infrastruktur dan sumber pembiayaannya. Pengkajian kerangka regulasi
yang ada dan merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung
prioritas pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.
Penyusunan
strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan
peta pembangunan infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga
pemerintah mempunyai dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.
Oleh
karena itu, ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek
potensi ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan
infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan
maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi.
Penyusunan
strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia
diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan
mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan
datang. Master Plan ini diharapkan dapat memuat berbagai data dan informasi
mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas
pembangunan dan regulasi yang mendukung arah pembangunannya.
Cerminan
pembangunan infrastruktur nasional adalah pembangunan infrastruktur di tiap
wilayah atau propinsi di Indonesia. Perkembangan pembangunan infrastruktur di
masing-masing pulau di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti.
Dominasi pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis
dan demografis dari suatu wilayah.
Dominasi
infrastruktur ini dapat mencerminkan pula tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu
wilayah. Perkembangan pembangunan infrastruktur untuk masing-masing pulau yang
ada di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur
Kawasan Timur Indonesia.
Pada
hal sejatinya jika Indonesia ingin percepatan mencapai kemajuan maka pendekatan
potensi atau potential approach yaitu potensi yang mendorong tumbuhnya
komoditas unggulan, hendaknya menjadi komintmen kuat terhadap pembangunan
infrstruktur kawasan timur Indonesia.
Sebagaimana
kita ketahui bahwa daerah Kalimantan Selatan sebagaimana daerah Kalimantan
umumnya yang merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di wilayah negara
kita. Tingkat kepadatan pendudukanya relative rendah sehingga tidak dimungkinkan
untuk melakukan pendekatan demographic dalam perencanaan pembangunan
infrastukturnya.
Dengan
jumlah penduduk yang mendiami wilayah ini hanya sebesar 6% dari total penduduk Indonesia,
maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi yang ada di wilayah ini. Kondisi
semacam ini merupakan kondisi tipikal wilayah Indonesia Timur. Karenanya
diperlukan langkah potential approach atau pendekatan potensial untuk
pembangunan infrastrukturnya Komoditas yang menjadi unggulan untuk wilayah ini
adalah sektor pertambangan dan galian, sub sector perkebunan dan subsektor
kehutanan. Ketiga sektor ini memberikan sumbangan besar bagi pendapatan
nasional.
Dengan
demikian terdapat pandangan berbeda mengenai pola perencanaan bahwa berdasarkan
jumlah penduduk atau pendekatan demografik, aktivitas ekonomi unggulan yang
tidak memerlukan banyak infrastruktur, maka akibatnya adalah persentase
pembangunan infrastruktur di pulau ini lebih rendah dibandingkan pulau Jawa dan
Sumatera.
Dilihat
dari infrastruktur transportasi, pelabuhan laut lebih mendominasi dibandingkan
dengan yang lainnya. Hal ini sangat wajar dengan kondisi geografis dari
Kalimantan yang lebih banyak rawa dibandingkan dengan daratannya yang memungkinkan
sektor pelabuhan laut dan lalulitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan
lebih berkembang dibandingkan dengan transportasi darat.
Pembangunan
jalan di pulau ini masih relative rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah
pulau ini. Hal ini sangat signifikan sekali dengan jumlah kendaraan yang berada
di wilayah ini hanya sebesar 5,8% dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia.
Hal ini pula yang menyebabkan rendahnya tingkat mobilitas dan tingginya biaya
transportasi sehingga wilayah ini kehilangan daya saingnya dalam menarik
investasi.
Pandangan
keliru juga terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan dan pengairan.
Dapat kita temukan fakta bahwa irigasi tidak menjadi salah satu fokus
pembangunan infrastruktur karena wilayah ini bukan sebagai lumbung padi tetapi
lebih cenderung pada komoditas kehutanan dan perkebunan.
Pada
pada sisi lain kitapun memehami betul bahwa kondisi wilayah ini sangat
dimungkinkan membangun jaringan irigasi guna menjadikan Kalimantan sebagai
lumbung padi. Kita dapat belajar dan membandingkan kondisi wilayah ini dengan
kondisi Vietnam yang petaninya lebih unggul dari petani kita bahkan tanpa
proteksionisme perdagangan.
Saat
ini akses masyarakat Kalimantan terhadap air bersih, hanya sebesar 44% yang
dapat menikmati air bersih sedangkan sisanya belum mendapatkan akses terhadap
air bersih.
Ini
merupakan salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian, karena bila
kondisi tersebut dibiarkan maka akan berdampak pada tingkat kesehatan dari
masyarakat di Kalimantan. Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia
yang handal dan mampu bersaing secara global bila tingkat hiegenitas masih
rendah. Oleh karena itu akses terhadap air bersih perlu langkah prioritas
pembangunan infrastrukturnya.
Demikian
pula dengan subsektor telematika dan ketenagalistrikan perlu berpacu dengan
irama pertumbuhan yang berkembang dengan pesat. Hal ini sejalan dinamika dan
aktivitas dari masyarakat di pulau Kalimantan.
Pembukan
lahan menjadi lahan pertanian yang notabene terjadi perubahan fungsi seringkali
memicu kotroversi yang kontraproduktif, hendaknya dipelajari kembali dengan
seksasama agar tidak terdapat resistensi pembangunan hanya sekadar penolakan
emosional, namun sebaliknya kehilangan informasi berharga tentang potensi
ekonomi yang mempunyai keunggulan tertentu.
Akhirnya
kita juga mengapeal akan pentingnya kesadaran tentang pembangunan infrastruktur
berkaitan dengan upaya strategis percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya
secara nyata mengurangi hambatan birokratis di semua lini baik pada tingkat
pemerintah pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.
No comments:
Post a Comment